Ilustrasi Kongkalikong dalam Alih Fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang

Ilustrasi Kongkalikong dalam Alih Fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang


Pewarta

Dede nana

Editor

Heryanto


Lepas Pendopo, Apa Untungnya bagi Sanusi?  4

Banyak kekhawatiran muncul atas rencana alih fungsi tanah dan bangunan di area Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan Agus Salim Kota Malang yakni terjebak dalam permainan kongkalikong atau transaksi di bawah meja. Hal ini menyeruak begitu  Plt Bupati Malang HM Sanusi berkali-kali menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat.

Padahal, sampai saat ini belum ada perencanaan, anggaran maupun hal teknis lainnya. Namun, Sanusi menargetkan Pendopo Agung Kabupaten Malang akan disulap menjadi hotel, homestay, museum serta tempat wisata budaya dan sejarah sekitar akhir tahun 2019 sampai 2020.

"Teknisnya seperti apa? Belum, nanti akan saya bicarakan dengan DPRD. Pembiayaan nanti bisa dianggarkan saat Perubahan Anggaran Keungan (PAK) tahun ini. Yang pasti kita pindahkan dulu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di sana semua ke Kepanjen," kata Sanusi beberapa waktu lalu mengenai rencana yang terkesan begitu tiba-tiba dan juga 'dipaksakan' bisa terwujudkan begitu cepatnya.

Hal tersebut yang memantik  asumsi dari berbagai kalangan bahwa Sanusi terkesan tergesa-gesa mengubah fungsi pendopo agung yang memiliki jejak sejarah panjang Kabupaten Malang.

Salah satunya adalah dugaan adanya kongkalikong bermotif ekonomi antara dirinya dengan pihak ketiga sehingga muncul rencana mengubah wajah Pendopo Agung Kabupaten Malang seperti di Ambarukmo Jogjakarta. 

Hal ini juga yang dikhawatirkan Malang Corruption Watch (MCW) dengan dasar di Kabupaten Malang masih ditemukan banyak kasus tukar menukar aset daerah yang rawan diiringi permainan bawah meja.

Dugaan ini ditolak oleh Sanusi saat disinggung mengenai adanya pihak ketiga dari pihak pengusaha dalam rencana alih fungsi Pendopo Kabupaten Malang. 

"Tidak ada, tidak ada. Kita tidak pakai pihak ketiga dan yang kelola nantinya juga kita. Kalau pun pakai pihak ketiga hanya sebagai konsultan saja," ujarnya kepada MalangTIMES.

Jawaban Sanusi tersebut hanya berhenti di pernyataan normatif saja saat ditanya mengenai secara detil mengenai proses perencanaan tersebut. 

Bahkan, bagaimana nantinya setelah area perkantoran Pendopo Agung kosong semua. Apakah akan langsung dilakukan alih fungsi dengan kondisi bangunan seperti saat ini atau tidak? Atau akan dilakukan perubahan besar-besaran atas beberapa gedung perkantoran yang nantinya disulap menjadi perhotelan?. 

Bagaimana dengan anggaran perubahan tersebut? Apakah bersumber murni dari APBD Kabupaten Malang atau akan melibatkan pihak ketiga dalam pembiayaannya, seperti yang lazim dilakukan dalam pembangunan pasar-pasar daerah Kabupaten Malang selama ini?.

Terhadap sejumlah pertanyaan mendasar ini Sanusi hanya menjawab singkat bahwa Pendopo agung Kabupaten Malang nantinya akan seperti Ambarukmo Jogja. "Teknisnya nanti saya bicarakan dengan DPRD Kabupaten Malang," ucapnya mengulang-ulang jawaban yang sama.

Mengacu pada pernyataan Sanusi yang tidak melibatkan pihak ketiga dalam alih fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang, jelas bahwa seluruh anggaran nantinya akan dibebankan pada APBD. 

Tapi, rencana tersebut bahkan belum dirapatkan secara resmi dengan DPRD Kabupaten Malang, seperti yang disampaikannya sendiri. Sedangkan pihak ketiga hanya sebagai konsultan saja tentunya juga menjadi cukup membingungkan. Dikarenakan, rencana adanya hotel tentu akan mengubah bangunan yang ada di lokasi Pendopo Agung Kabupaten Malang. 

"Jadi membingungkan rencana tersebut. Tidak pakai pihak ketiga tapi akan mengubah fungsi bangunan. Dari perkantoran jadi hotel atau homestay, pasti akan ada yang diubah," kata salah satu narasumber MalangTIMES dari lingkar pemerintah Kabupaten Malang.

Terkesan Tergesa-gesa, Menguatkan Dugaan Ada Kongkalikong dalam Alih Fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang

Target agar rencana itu terwujud pun mengundang tanda tanya besar disaat anggaran 2019 di APBD sudah terkunci. Walau Sanusi menyampaikan akan dianggarkan saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), tapi dengan melakukan alih fungsi bangunan di Pendopo Kabupaten Malang tentu membutuhkan anggaran tidak sedikit.

"Untuk rehabilitasi pasar-pasar daerah saja anggarnnya pakai bantuan dari pusat," ujarnya.

Rencana yang terkesan tergesa-gesa dari Sanusi pun semakin terlihat saat MalangTIMES menanyakan mengenai pihak manakah yang nantinya akan mengelola Pendopo Agung Kabupaten Malang sebagai ruang komersil yang bersanding dengan peninggalan sejarah. 

Dirinya menjawab, nantinya akan dikelola Pemerintah Kabupaten Malang dengan membentuk BUMD. Dari unsur apakah BUMD tersebut dan bagaimana teknisnya ke depan, Sanusi belum bisa menjawabnya.

Di sisi lain, mencuat juga adanya kabar mengenai telah adanya komunikasi informal antara Sanusi dengan pihak ketiga dalam memuluskan rencana tersebut. Dimana ada dua pihak ketiga yang telah diajak atau telah berbicara mengenai rencana tersebut. Yakni berasal dari pengusaha ternama di Malang Raya dan  satunya lagi adalah salah satu pejabat teras Pemkab Malang.

Walaupun sekali lagi, Sanusi menolak adanya informasi tersebut dan bersikukuh bahwa seluruh proses perencanaan alih fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang akan dilaksanakan sendiri oleh pemkab Malang. 

Sayangnya, saat MalangTIMES mencoba melakukan konfirmasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang merupakan leading sector proses perencanaan dan pembangunan perkantoran di aset atau lahan daerah, salah satu pejabat di dinas tersebut menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada instruksi apapun dari pimpinan mengenai persoalan tersebut."Tidak ada itu. Kita tidak tahu mengenai hal tersebut. Belum ada instruksi pimpinan tentang itu," ucapnya.

Elanto Wijoyono aktivis konservasi pelestarian pusaka budaya yang sempat mengulas Ambarukmo Jogja dan dijadikan acuan Sanusi dalam memuluskan rencananya mengubah Pendopo Agung Kabupaten Malang menuliskan, salah satu kekonyolan dalam praktik pelestarian adalah mendudukkan pelestarian pusaka budaya (heritage) lebih sebagai sarana pembentukan objek wisata alih-alih sebagai perupaan bukti sejarah. 

Ketika suatu heritage yang dilestarikan dan kemudian menjadi objek wisata itu didudukkan sebagai tujuan maka makna pelestarian pun terpotong sampai situ saja. 

Akibatnya, dalam kedudukannya sebagai sebuah sumberdaya ekonomi, heritage pun mau tidak mau harus berpacu dan berhadapan-hadapan langsung dengan sumberdaya ekonomi lain yang umumnya berselubung modernitas dan modal besar. 

Jika heritage tersebut tak mampu menjadi mesin uang, mengapa harus dipertahankan? Atau, dengan dalih revitalisasi heritage alih-alih sebagai upaya “intesifikasi mesin produksi”, heritage pun diubah, dikemas ulang, dibentuk ulang sebagai komoditas. Orang masih bisa melihat bentuk heritage itu. Namun, apakah dari sisi nilai  dan esensinya akan tersampaikan?

Tag's Berita

End of content

No more pages to load