Ilustrasi jabatan kosong dalam pemerintahan. (Ist)
Ilustrasi jabatan kosong dalam pemerintahan. (Ist)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan pelaksana tugas (plt) kepala daeerah untuk tidak gegabah melakukan promosi dan mutasi pegawai di lingkungannya. Pasalnya,  plt memiliki keterbatasan wewenang dikarenakan adanya regulasi yang mengaturnya.

Hal ini disampaikan Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan setelah ketuanya, Bima Haria Wibisana, beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang kewenangan plh (pelaksana harian) dan plt dalam aspek kepegawaian.

SE tersebut, walaupun berlaku untuk plt dan plh dalam konteks instansi birokrasi, bukan kepala daerah, menurut Ridwan, plt kepala daerah juga sama-sama memiliki keterbatasan wewenang.
"Ada di daerah yang melakukan promosi dan memindahkan pegawai. Ini seharusnya tidak boleh," ucapnya.

Ridwan menegaskan bahwa dengan berbagai keterbatasan yang ada tersebut, plt kepala daerah harus mampu menerapkan aturan-aturan yang ada dan berlaku.

 SE untuk plt dan plh di instansi birokrasi pun sama. Mereka memiliki keterbatasan dan tidak diperbolehkan membuat kebijakan strategis ataupun merombak pegawai di instansinya masing-masing.

Larangan dalam kebijakan strategis, misalnya, terkait masalah anggaran. "Ini dilarang untuk plt dan plh di instansi birokrasi. Walaupun masih ada yang menabraknya, baik di daerah maupun instansi pusat," ujar Ridwan. 

Selain terkait larangan dalam masalah anggaran dan merombak pegawai di instansinya masing-masing. SE kepala BKN juga mempertegas durasi waktu pegawai yang menjadi plt dan plh. Masih menurut Ridwan, sesuai SE, plt dan plh menjabat dalam waktu tiga bulan serta dapat diperpanjang paling lama tiga bulan.

"Soal ini pun banyak yang lebih dari tiga bulan menjabat plt dan plh. Ada yang setahun, dua tahun, masih menjabat tanpa ada pejabat definitif," ungkapnya.

Kondisi yang disampaikan Ridwan juga terjadi di Kabupaten Malang. Sampai saat ini masih ada plt di organisasi perangkat daerah (OPD) yang melebihi batas yang ditentukan. Bahkan,  plt bupati pun sampai saat ini masih berjalan di Kabupaten Malang. Sehingga BKN kembali memberikan penegasan terkait batas waktu jabatan bagi seorang plt dan plh. Pasalnya, tanpa adanya pejabat definitif, maka roda pemerintahan pun akan terganggu.

"Seorang plt ataupun plh memiliki beban ganda. Sehingga jika menjabat dalam waktu lama, tidak akan efektif. Jadi, tidak boleh lama. Maka dari itu, jika ada jabatan kosong, harus segera diisi yang definitif, ” pungkas Ridwan.