Suasana saat kunjungan tim studi tiru dari Kota Malang saat mengunjungi salah satu Bapenda(ist)
Suasana saat kunjungan tim studi tiru dari Kota Malang saat mengunjungi salah satu Bapenda(ist)

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang terus berinovasi dan membangun sistem tata kelola pajak daerah maupun manajemen. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti arahan dari Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI.

Selain penguatan sistem jaringan pajak online maupun database yang sebelumnya ada, BP2D Kota Malang juga terus berupaya mematangkan sistem pajak terintegrasi.

Karenanya, untuk memuluskan pematangan sistem pajak terintegrasi, Tim dari BP2D Kota Malang bersama perwakilan Pemkot Malang dari Inspektorat, DPMPTSP, Satpol PP serta jajaran aparat penegak hukum (APH) dari Polres Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Malang melakukan studi tiru ke Bali, 28-30 November 2019.

"Kami lakukan studi tiru pengelolaan reklame terintegrasi dengan pajak, perizinan dan Satpol. Sehingga nantinya ada kesesuaian antara izin dan pajak serta Satpol PP bisa menindak kalau masa berlaku reklame sudah habis," ungkap Inspektur Kota Malang, Drs Abdul Malik M.pd di sela-sela kegiatan.

Dalam giat studi tiru tersebut, BP2D Kota Malang yang tahun depan bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu mendatangi Bapenda Kota Denpasar, Bapenda Kabupaten Badung dan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Jembrana.

Di sana, tim mempelajari segala hal yang nantinya digunakan sebagai masukan dalam penguatan sistem pajak terintegrasi di Kota Malang.  Salah satunya, tim mendalami sistem e-Tax supaya ke depan, pengelolaannya di Kota Malang bisa maksimal.

"Memang sejauh ini belum ada evaluasi khusus itu. Tapi yang terpenting saat ini kita lakukan seoptimal mungkin," tegas Malik.

Dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri Tim Ahli Bidang Ekonomi Walikota Malang tersebut, juga mengemuka tentang upaya integrasi sistem perpajakan dengan unsur Pemkot seperti DPM PTSP, Satpol PP, Diskominfo dan juga stakeholder terkait seperti PLN dan bank persepsi.

“Setelah studi tiru selesai, kami langsung action. Kami akan memasang setidaknya 250 alat perekam pajak online untuk wajib pajak hotel, restoran hingga pajak parkir," seru Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Ditambahkan Ade, selain demi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya ini juga dilakukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan pencegahan korupsi di bidang pendapatan daerah.

"Kita ingin mewujudkan optimalisasi PAD dari sektor pajak yang efektif, akuntabel dan transparan tanpa mengurangi pelayanan prima kepada masyarakat Bhumi Arema," pungkas Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya