Rapat Paripurna DPRD Lumajang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
Rapat Paripurna DPRD Lumajang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Walau sempat sempat terjadi penolakan oleh DPRD untuk melakukan pembahasan Raperda yang tidak disertai naskah akademik, pada hari ini Rabu (12/2) pembahasan 6 Raperda yang diajukan Pemkab Lumajang, akhirnya kembali dibahas dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi.

Raperda yang tidak disertai dengan naskah akademik adalah Raperda tentang Perusahaan Umum Bang Perkreditan Rakyat Bank Lumajang.

Walau pembahasan dilanjutkan pada hari ini, namun Badan Pembentukan Perda DPRD Lumajang tetap mengingatkan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam mengajukan sebuah Raperda.

"Kedepan untuk pembahasan Raperda harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan naskah akademik, agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan dalam pembahasan Raperda," demikian disampaikan oleh juru bicara Badan Pembentukan Perda DPRD Lumajang Zainal Abidin.

Rapat paripurna yang berlangsung pagi ini, dihadiri oleh Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq, Wabup Ir. Indah Amperawati dan sejumah undangan lainnya.

Enam Raperda yang diajukan Pemkab Lumajang adalah, (1) Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Semeru, (2) Raperda tentang Perusahaan Umum Daera Semeru, (3) Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Prekreditan Rakyat Bank Lumajang, (4) Raperda Perubahan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (5) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kades dan (6) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi.

Badan Pembentukan Perda DPRD Lumajang melalui juru bicara akhirnya menyatakan setuju jika seluruh Raperda tersebut ditetapkan Perda.

Sementara terkait dengan Raperda yang tidak disertai dengan naskah akademik, salah seorang anggota DPRD Lumajang menyatakan bahwa pada selasa malam, telah dilakukan rapat khusus, dan Pemkab Lumajang akhirnya menyertakan lampiran naskah akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"Sudah mas, tadi malam sudah diserahkan kepada kita oleh Bagian Hukum dan hari ini kita sepakati pembahasan dilanjutkan," kata salah seorang anggota DPRD Lumajang, sebelum rapat paripurna dimluai.